Oleh: Irin Juwita
Harian Analisa

Tiga terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi perjanjian kredit modal kerja (KMK) di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan senilai Rp39,5 miliar, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Ketiga terdakwa yakni notaris, Elviera, Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR), Mujianto dan Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA), disidangkan dengan masing-masing penuntutan terpisah.

Kasus korupsi di bank pelat merah ini, juga menyeret empat pegawai BTN Cabang Medan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Mereka adalah Ferry Sonefille dan Agus Fajariyanto selaku Pimpinan dan Wakil Pimpinan BTN Cabang Medan, R Dewo Pratoli Adji selaku Pejabat Kredit Komersial dan Aditya Nugroho selaku Analisa Kredit Komersial.

Keempatnya pertama kali ditetapkan sebagai tersangka hingga kini belum ditahan penyidik Kejati Sumut, karena alasan kooperatif. Selain itu, berkas perkara para tersangka juga tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk disidangkan.
Perkara ini bermula ketika, Canakya Suman, dikenalkan dengan analis kredit BTN, Aditya Nugroho. Kemudian ia mengajukan permohonan kredit atas nama PT KAYA dengan agunan milik PT ACR.

Ternyata akta perjanjian kredit tersebut mencantumkan 93 agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT ACR, yang diketahui 79 SHGB ternyata masih terikat tanggungan di PT Bank Sumut Cabang Tembung. Namun, BTN Kantor Cabang Medan mencairkan Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya (KMK-KYG) untuk PT KAYA.

12 Kasus Korupsi
Kasus korupsi di perbankan BUMN dengan modus kredit fiktif bukan hanya terjadi di perkara ini saja. Sentra Advokasi Hak Dasar Rakyat (SAHDaR) meneliti sejak 2015-2022 terdapat 12 kasus korupsi yang terjadi disektor perbankan di Sumatera Utara dengan mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp376 miliar.

Rata-rata modus korupsi yang dilakukan terkait penyaluran kredit fiktif dan investasi bodong. “Sejumlah kasus korupsi perbankan di Sumut yang muncul ke publik 90,9 persen karena kredit fiktif, dan kasus investasi bodong 9,1 persen,” kata Koordinator Eksekutif SAHDaR, Ibrahim, kepada Analisa, pada Agustus 2022.

Dalam kasus korupsi perbankan di Sumut, Bank Sumut menempati posisi pertama dalam keterlibatan korupsi di sektor perbankan dengan empat kasus, BRI sebanyak tiga kasus, posisi ketiga BRI AGRO, dan BSM dengan masing-masing dua kasus, dan di posisi keempat BTN dengan satu kasus.
“Sampai dengan 2022, terdapat 34 orang yang menjadi tersangka atas kasus perbankan di Sumut. 34 orang tersebut berasal dari berbagai latar belakang yang beragam. Di antaranya, 12 orang menjabat sebagai pimpinan kantor perbankan, 6 orang merupakan direktur perusahaan atau korporasi dan 10 orang merupakan pegawai bank dengan jabatan sebagai account officer,” ujarnya.

Ibrahim mengutarakan korupsi perbankan dalam beberapa tahun terakhir menjadi kasus korupsi dengan jumlah kerugian yang cukup fantastis.
Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2021 menunjukan kasus korupsi perbankan merupakan kasus tertinggi yang terjadi pada sektor bidang usaha negara/daerah.

“Korupsi pada sektor perbankan sangatlah berbahaya karena kerugiannya yang muncul dalam setiap kasusnya sangatlah besar dan berdampak keuangan negara/daerah dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional dan daerah,” ujarnya.

Kasus korupsi perbankan, lanjut Ibrahim, terjadi akibat perbankan sengaja atau lalai dengan tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah diatur. Seperti tidak melakukan pemeriksaan terhadap penerima kredit, tidak melakukan pemeriksaan terhadap agunan kredit, dan tidak mematuhi aturan dalam proses bisnis perbankan.

Dari kasus di atas, modus kredit dapat dikatakan fiktif apabila debitur yang tercatat sebagai peminjam kredit tidak ada atau jaminan yang diajukan dalam peminjaman kredit tidak sesuai dengan perjanjian. Tindakan ini bisa diartikan sebagai tindakan memalsukan data-data sehingga menyalahi ketentuan perbankan.

Sementara kasus investasi bodong, Ibrahim menyebut salah satu kasusnya adalah PT Bank Sumut yang merugikan negara sebesar Rp202 miliar. Kasus tersebut diketahui bahwa Bank Sumut tidak memeriksa laporan OJK terkait PT SNP sebelum membeli MTN. Fakta persidangan diketahui bank atau pimpinan tidak memeriksa dan menganalisa terlebih dahulu untuk menilai layak atau tidaknya PT. SNP menjadi tempat berinvestasi.

“Hal itu bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Sumut Nomor 531 Tahun 2004 yang menyebutkan sebelum melakukan investasi surat berharga harus dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap emiten,” sebutnya.

Dalam kasus pemberian kredit, umumnya bank menggunakan dua metode yakni chaneling dan executing. Beberapa kasus yang muncul sering kali menggabungkan pola pembiayaan yang seharusnya dengan cara chaneling tapi menggunakan praktik executing, sehingga dalam beberapa kasus penyaluran kredit bank menjadi salah sasaran kepada kreditur fiktif. “Seperti halnya kasus kredit fiktif BRI Agro dan BSM oleh Khaidar Aswan dan kawan-kawan,” kata Ibrahim.

Ada perbuatan melawan hukum
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Idianto, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Yos A Tarigan, mengakui setiap tahun pihaknya ada melakukan pengusutan dugaan korupsi di tubuh perbankan.” Indikasi terjadinya korupsi di industri perbankan karena ada aturan yang dilanggar sehingga ada perbuatan melawan hukum,” kata Yos kepada ‘Analisa’, 8 September 2022.

Berdasarkan data dari Kejati Sumut, selama 2021-2022 ada enam kasus korupsi yang terjadi di sejumlah bank milik badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Pada periode Januari-Agustus 2021 ada kasus korupsi yang telah selesai disidangkan.

Pertama, kasus korupsi pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh PT. Bank Sumut KCP Galang Deliserdang ke debitur, sehingga merugikan keuangan negara Cq Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp31.692.690.986.

Korupsi ini menetapkan tiga tersangka yakni Legiarto dan Ramlan selaku pimpinan dan wakil pimpinan Bank Sumut KCP Galang Delisedang serta Salikin pengusaha yang menjadi debitur. Ketiganya masing-masing divonis 13 tahun penjara.

Kedua, korupsi yang dilakukan mantan petugas administrasi kredit (ADK) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Kabanjahe, Kabupaten Karo, Yoan Putra dan James Tarigan selaku mantan supervisor penunjang bisnis (SPB) BRI KCP Kabanjahe.

Modus korupsi ini dilakukan dengan pencairan rekening pinjaman/kelonggaran tarik untuk Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2017 s/d 2018 di Kantor Cabang BRI Kabanjahe. Perbuatan mereka merugikan keuangan negara sebesar Rp8.119.788.769.

Di peradilan tingkat pertama, Yoan Putra divonis delapan tahun penjara dan dibebankan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp8,1miliar. Sedangkan James divonis lebih ringan yakni empat tahun penjara.

Di periode Januari-Agustus 2022 ada empat kasus korupsi perbankan yang masih di tahap penuntutan dan persidangan. Pertama, Kejati Sumut melanjutkan kasus korupsi penyaluran kredit kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebesar Rp24.804.178.121,85, dengan mendudukan mantan Kepala BSM Gajah Madah Medan, Waziruddin ke Pengadilan Tipikor Medan hingga dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada Kamis 28 Juli 2022.Kedua, kasus korupsi Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) YasaGriya Nomor 158 tanggal 27

Februari 2014 sebesar Rp.39.500.000.000,00. Pada PT BTN Kantor Cabang Medan sebesar Rp39,5 miliar. Korupsi ini masih dalam proses persidangan dengan tiga terdakwa.

Ketiga, kasus dugaan korupsi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Simpang Amplas. Kasus korupsi ini menyebabkan kerugian negara senilai Rp1,9 miliar. Kedua tersangka yang ditahan yakni, wanita berisial DA selaku customer service (CS) dan RTE selaku Mantan Kepala Unit BRI Simpang Amplas.

“Kasus korupsi ini terjadi dalam rentang waktu tahun 2019 dan 2020. Kasus ini ditangani Kejari Medan. Para pelaku sudah ditahan sejak 21 Juli 2022,” ujar Yos.

Modus korupsi ini berupa pinjaman kredit umum perdesaan (Kupedes) dengan agunan kas sebanyak lima rekening yang diprakarsai tersangka tanpa persetujuan debitur. “Uang rekening yang pelunasannya digunakan tersangka, pinjaman Kupedes rekening yang digunakan tersangka, dan pemalsuan bilyet deposito yang uangnya juga digunakan tersangka,” ungkap Yos.

Keempat, kasus dugaan korupsi kucuran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2018 dan 2019 di BRI yang ditangani Kejari Simalungun. Mantan Mantri bank pelat merah unit Perdagangan itu, Ari Wibowo ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2022 dan langsung ditahan.

Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan penyaluran dana kredit untuk rakyat pada tahun 2018-2019 sebesar Rp622 juta. Pelbagai penyelewengan saat bertugas sebagai mantri dilakukannya, mulai dari membuat data debitur palsu sampai memotong uang pinjaman debitur.

Rata-rata dari kasus korupsi ini, masing-masing pelaku korupsi dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Yos mengakui timbulnya indikasi korupsi disebabkan ada peraturan yang dilanggar seperti peraturan Bank Indonesia, MoU, peraturan direksi (internal bank) serta undang-undang.

Kemudian, ada cacat prosedur semisal dalam pemberian kredit dengan sertifikat yang dijaminkan bukan milik debitur atau satu sertifikat dimiliki beberapa orang.

“Nah, ini salahnya di mana? Itu pastinya kita pertanyakan. Kenapa seperti ini lolos. Uang yang distribusikan itu uang negara. Artinya uang itu adalah uang negara, Jadi ada kesalahan administrasi tidak ada prinsip kehati-hatian. Misalkan jaminannya sertifikat tanah, sertifikat harus dikaji apakah masih dalam gugatan atau jadi jaminan di bank lain,” sebutnya.

Menurut Yos, pihaknya telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi di lembaga instansi termasuk sektor perbankan. Seperti memberikan penyuluhan atau legal opinion. Hanya saja, perbuatan melawan hukum tetap dilanggar karena ada niat untuk korupsi.

Peran kejaksaan sebagai pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) bisa memberikan legal opinion ketika misalnya suatu perbankan membuat produk perbankan agar tidak menyalahi aturan hukum.

“Mereka (lembaga negara) bisa minta pendapat hukum yang artinya tidak bertabrakan dengan peraturan. Di situ regulasinya bidang Datun akan diminta pendapat hukum dan juga pendampingan terhadap apa yang akan mereka laksanakan, supaya jangan ada berbentur dengan aturan hukum baik UU, peraturan pemerintah, Perpres dan Perwal,” ungkapnya.

Sejauh ini, lanjut Yos, beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi di bank tersebut tidak ada meminta legal opinion dari kejaksaan.” Dengan kita memberikan ilustrasi pencegahan-pencegahan seperti itu, mereka semakin kuat untuk memahaminya kedepan,” ujarnya.

Pengawasan lemah
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan, melihat tingginya kasus korupsi di perbankan karena lemahnya pengawasan di perbankan itu sendiri. Seringkali, korupsi-korupsi di sektor perbankan dilakukan oleh oknum internalnya. “Itu menandakan pengawasan itu tidak berjalan dengan baik,” ucapnya.

Disebutkannya, korupsi di sektor perbankan sering terjadi dan menimbulkan kerugian negara yang besar.
Dalam lingkup nasional saja, contohnya di kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus korupsi Bank Century yang kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah.

“Tentunya kalau melibatkan kerugian keuangan negara yang besar, biasanya penanganan perkaranya dapat diperdebatkan. Mulai dari penyelidikannya tidak jelas, sampai dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim kerap kali meringankan pelaku. Jadi hal tersebut membuat korupsi di sektor perbankan berulang setiap tahunnya,” ungkapnya.

Laporan ICW, jumlah kasus korupsi dilingkungan BUMN yang masuk penyidikan selama 2016-2021 mencapai 119 kasus. Kasus korupsi terjadi paling banyak di sektor perbankan dengan sedikitnya 38 kasus selama periode tersebut.

Modus korupsi kredit fiktif yang sering terjadi misalnya pelaku berkerja sama dengan oknum internal bank dalam pencairan kredit. Padahal, dokumennya bermasalah atau yang bersangkutan tidak layak mendapatkan dan akhirnya kredit itu menjadi macet.

Biasanya peran oknum bank tersebut dalam sudah kerja sama dengan pengusaha agar pengusaha itu mendapat kucuran kredit. “Ada dua hal. Pertama, pengusaha itu menyuap oknum bank tersebut dan kedua pihak bank tersebut mendapat bagian dari pencairan kredit yang bermasalah itu,” jelasnya.

Kurnia menyebut dampak yang bakal di timbulkan dari korupsi di sektor perbankan ini. Selain merugikan keuangan negara, juga memperlihatkan lemahnya intitusi perbankan di Indonesia. “Jadi dua hal itu akan berdampak buruk, bagi citra perbankan itu sendiri dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instrumen perbankan tersebut,” urainya.

Perketat Pengawasan
Maka dari itu, kata Kurnia, ICW mendorong pemerintah melalui lembaga penga-wasan yang dibentuk untuk mencegah korupsi dengan pengawasan yang diperketat. Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dengan menjatuhkan hukuman maksimal.
“Pertama itu, kalau itu terjadi di dalam lingkup cabang instrumen perbankan, maka harus diperketat dan polanya harus dibaca. Kalau kasus-kasus kredit fiktif berujung pada pidana korupsi, syarat-syaratnya harus diperketat, orang-orang yang akan menda-patkan kredit,” katanya.

Rekomendasi
Selain itu, SAHDaR juga memberikan rekomendasi untuk mencegah korupsi di sektor perbankan. Pertama, untuk memeriksa setiap dokumen yang diajukan dalam proses kredit, terutama dokumen kreditur dengan model kehadiran langsung dalam penandatanganan akad kredit.

Khususnya dalam pola chaneling memeriksa setiap agunan yang digunakan secara faktual dan langsung tidak berdasarkan dokumen administratif.
Kedua, menjalankan ISO anti penyuapan, SNI ISO 37001:2016, dan ketiga melakukan Corruption Risk Assesment untuk melakukan perbaikan dalam unit kerja perbankan.

Sementara itu, Direktur Humas OtoritasJasa Keuangan (OJK), Darmansyah, meng-klaim pihaknya sudah bersinergi dengan berbagai lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor jasa keuangan. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri serta Menkopolhukamm.

“Kerja sama ini terjalin khususnya pada program pencegahan korupsi di OJK dan industri jasa keuangan, akan semakin selektif dalam mewujudkan Good Governance OJK untuk industri jasa keuangan yang terpercaya,” ungkapnya.

Terkait fenomena korupsi di sektor perbankan, Regional CEO PT BRI Kantor Wilayah Medan, Budhi Novianto, mengaku pihaknya dalam penyaluran kredit selalu menerapkan kehati-hatian yang dipegang sebagai pedoman. “Terlepas ada satu dua orang oknum pelaksana yang melakukan penyimpangan (korupsi atau penggelapan dana) dari ketentuan tidak bisa dihindari,” ungkapnya saat ditemui usai acara BRI Media Engagement Jurnalisme di Hotel Grand Mercure, Jumat (7/10)

Ke depan, BRI melakukan langkah untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi dengan memberikan edukasi, pengawasan ketat dan pemberian sanksi tegas agar integritas insan BRI meningkat.

Sementara itu ketika ‘Analisa’ mengonfirmasi ke BTN terkait bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi korupsi di perbankan ke Kepala Cabang BTN Medan, Charley Tambunan, diarahkan ke bagian legal di Kanwil IV BTN di Gedung Merah Putih Lantai 8.
Namun, bagian yang ditujukan tidak berada di tempat, hingga tulisan ini diturunkan pertanyaan yang disampaikan ke pihak BTN melalui petugas keamanan belum dijawab.

Tulisan ini telah tayang di Harian Analisa, 12 Oktober 2022,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *