RAKYATCIREBON.ID, MAJALENGKA – AN (37 tahun) punya pengalaman yang tidak terlupakan. Meski tidak dikurung dalam tahanan, dia harus bolak-balik diperiksa oleh petugas kepolisian.

Tidak lama setelah selesai dimintai keterangan oleh petugas kepolisian dalam suatu ruangan di markas kepolisian wilayah Majalengka, AN harus kembali memenuhi “undangan” resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Majalengka.

AN sendiri adalah seorang sekretaris desa di wilayah Kabupaten Majalengka. Dia menceritakan, bolak-balik memberikan keterangan resmi di hadapan komputer pihak polisi dan Kejaksaan itu cukup menegangkan. Membuat keringat bercucuran deras meski dalam ruangan ber-AC.

Namun AN sempat bingung. ‎Ketika dirinya akan memberikan keterangan resmi kepada pihak kejaksaan, seseorang dari pihak kepolisian sempat meneleponnnya. Substansi isi percakapan dalam telepon mengingatkan dirinya agar menjawab sesuai dengan apa yang pernah ditanyakan oleh petugas kepolisian.

AN mengernyitkan dahi. Sedikit kurang memahami maksud perkataan si penelepon yang mengaku dari pihak kepolisian. Nadanya agak sedikit mengancam. Untunglah ponselnya saat itu kehabisan baterai, sehingga percakapan itu terputus.

Dari hasil percakapan itu, dia menangkap makna tersirat petugas yang mengaku kepolisian itu seolah takut, AN akan bercerita lebih detail kepada pihak kejaksaan. AN berkesimpulan, ada kesan dirinya diperebutkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Saya merasa kasus ini jadi rebutan mereka. Belum selesai diperiksa kepolisian, saya sudah kembali menerima surat panggilan dari kejaksaan,” ujarnya.

Semua pertanyaan perihal alur penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan semua hal yang berkaitan pemanfaatan dana yang berasal dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN, ditanyakan secara detail oleh petugas.

“Tadinya saya pikir, pemeriksaan itu cukup di kepolisian. Eh, selang dua bulan, saya harus datang lagi, memenuhi undangan resmi surat panggilan dari Kejaksaan,” ujar AN, Sabtu 27 Agustus 2022.

AN harus berurusan dengan hukum lantaran Kepala Desanya diduga melakukan pelanggaran hukum Tipikor atas progran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kini Kepala Desa tersebut sudah ditahan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara, tersangka dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 9 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

AN menceritakan, dirinya dipanggil oleh dua institusi itu (polisi dan Kejaksaan) adalah untuk menjelaskan soal dugaan korupsi di tataran pemerintahan desa, yang dikelolanya bersama kepala desa dan perangkat desa lainnya.

AN diperiksa soal penggunaan dana desa tahun 2018 lalu‎. Ia memenuhi undangan surat panggilan dan diperiksa tahun 2019. Kasusnya adalah korupsi dana desa yang dilakukan dua kepala desa di Majalengka. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana hukum korupsi dengan memanfaatkan uang bantuan dana desa pada 2016, lalu.

Tersangka BD (Kepala Desa) kedapatan memanfaatkan bantuan uang dana desa tahun 2016 tahap II dan III serta dana bantuan Infrastruktur Perdesaaan tahun 2016 sebesar Rp195.748.603 .

Sedangkan, SD (kepala Desa) juga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp85.767.500 karena tidak menyalurkan dana bantuan ADD pada tahun 2016 tahap I sesuai dengan proposal pengajuan dan daftar rencana penggunaannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka ini diketahui jika modus yang dilakukan dengan menggunakan proposal fiktif.

Keduanya memberikan proposal untuk menyalurkan bantuan dana desa pada 2016 Tahap II dan III serta dana bantuan Infrastruktur perdesaaan Tahun 2016 di Desa Cigaleuh dari anggaran sebesar Rp546.833.460. Namun, dalam pelaksanaannya, tersangka tidak menyalurkan seluruhnya dana yang diperoleh.

Sebagai orang pertama kali yang mengalami pemeriksaan alur penggunaan keuangan di tingkat desa, waktu itu AN tentu saja merasa ketakutan. Namun, petugas yang memeriksa, memastikan dan memberikan motivasi bahwa jawaban harus jujur. Jika terlibat atau tidak, harus dijawab apa adanya. Alasannya, jawaban yang jujur dan tepat akan menentukan siapa otak korupsi di tingkat desa tersebut.

“Saya katakan apa yang saya ketahui. Dalam pemeriksaan itu, saya menjawab lebih banyak tidak tahu,” ujarnya.

Ia mengaku ke petugas polisi maupun kejaksaan, bahwa sebagai sekdes, hanya diberi tahu oleh kepala desa, besaran uang yang masuk mau digunakan untuk pembangunan di salah satu lokasi.

Sementara rinciannya, tak pernah melihatnya dalam kertas tertulis. Detail penggunaan uang itu juga tak pernah terucap dari kepala desa. Meskipun seorang sekdes, lagipula semua uang di desa tidak di tangan sekdes.

Bersyukur dalam pemeriksaan itu, AN menjawab sama persis dengan keterangan yang ia sampaikan di kepolisian maupun kejaksaan. Ia dinyatakan tidak terlibat sehingga ia pun tidak masuk dalam jeruji penjara.

“Saya dinyatakan tak terlibat. Namun pengalaman itu tak pernah saya lupakan. Karena saya harus bolak balik menjalani pemeriksaan dari desa ke kota,” ungkapnya.

Selama proses tersebut, Ia mengaku menguras banyak waktu dan melelahkan. Juga mengganggu pekerjaannya di desa. Tapi panggilan itu harus dipenuhi untuk memberikan keterangan resmi.

Sekretaris desa lain masih di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, DS (42 tahun) juga pernah mengalami pemeriksaan tentang alur penggunaan dana desa. Dimulai dari datangnya surat dari pihak kepolisian. Kemudian, datang dari Kejaksaan dalam kurun waktu satu minggu. Yang dia ingat, waktu itu tanggal 19 Februari 2019.

Namun ada juga dari institusi lainnya. DS harus menjelaskan tentang apapun yang diketahuinya terkait penggunaan dana desa yang ia ada dalam lingkaran tersebut.

“Saya katakan kepada petugas, polisi maupun Kejaksaan, bahwa saya tidak tahu tentang penggunaan dana desa itu. Semua uang, kata bendahara desa juga, uang itu dipegang oleh kuwu, uang tidak ada di bendahara,” ujarnya.

Bendahara yang dimaksud, yang minta nama maupun inisialnya tak ‎disebutkan mengatakan, sebagai bendahara desa, jabatan kerennya di tingkat desa itu hanya terpampang di struktur organigram desa tempatnya bekerja.

Namun, jika menyangkut wujud uang dan penggunaannya, bendahara itu sama sekali tak memegangnya, juga tak mengetahui detail penggunaan uang yang telah dicairkannya bersama kepala desa.

Idealnya, jabatan bendahara itu kan, memegang uang. Uangnya harus ada di bendahara, secara konsep begitu,” ujarnya ketika diperiksa kepolisian dan kejaksaan.

Tapi kenyataannya tidak demikian. Semua uang setelah dicairkan di bank, itu dibawa dan disimpan oleh kuwu. Penggunaannya pun saya tidak pernah tau.

“Jawaban itu saya ulang-ulang secara sama. Baik di kepolisian maupun kejaksaan. Saya tak terlibat. Saya tak dipenjara,” ujarnya mengenang pemeriksaan petugas Polisi dan Kejaksaan.

Upaya Berantas Korupsi

Pemeriksaan terhadap AN, DS, dan beberapa perangkat desa lainnya, merupakan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Majalengka Polda Jawa Barat.

Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Affandi melalui Kasatreskrim Polres Majalengka AKP Febry H Samosir menyebut, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di Majalengka.

“Sebagai upaya Kita laksanakan lidik ke bawah ke penerima-penerima bantuan (bansos, bpnt, dll), mengecek berkala pembangunan/pengadaan/pelaksanaan kegiatan dari masing-masing dinas sesuai dengan data anggaran yang turun untuk kabupaten/yang langsung dari provinsi maupun kementerian,” ujarnya Senin 29 Agustus 2022.

Menurut AKP Samosir, untuk tahun 2022 terkait kasus korupsi masih ada beberapa berkas proses bolak-balik berkas di kejaksaan, belum ada yang P21. “Baru ada 4 perkara yang P21. Rinciannya nanti nyusul ya,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, pemeriksaan terhadap AN, DS, dan salah seorang bendahara, menimbulkan kesan kurang baik di masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Para pihak yang diperiksa mendapat kesan ada dugaan rebutan kasus antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan pemberantasan korupsi.

Sebab, pemeriksaan yang dilakukan berjalan bersamaan dan tanpa ada penjelasan apakah kasusnya ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian.

Pihak Polres Majalengka juga membantah info yang beredar di masyarakat bahwa terjadi rebutan penanganan kasus korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan. “Waduh info darimana, gak ada begitu-begituan. Justru semakin banyak yang menangani kasus korupsi itu bagus, semakin ketat pengawasannya,” tegas Samosir.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyebut, sah-sah saja jika ada kesan seperti itu. Menurutnya, penegakan hukum itu ada kewenangan masing-masing antara Kepolisian, Kejaksaan bahkan KPK.

Yang penting, ketika penyidikan ditangani oleh satu lembaga pada ujungnya ketika masuk dalam tahap penuntutan akan ditangani oleh kejaksaan.

“Mereka punya mekanisme dan SOP, masyarakat harus paham, ketika proses, penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, nanti pada penuntutan akan dilempar ke kejaksaan,” ujar mantan ketua wadah pegawai KPK ini, Minggu 11 September 2022.

Ada kemungkinan kesan yang timbul ada rebutan kasus adalah, karena masyarakat juga ketika melapor tidak hanya pada satu lembaga. “Misal ada dugaan kasus korupsi, masyarakat melakukan laporan ke Kepolisian, lapor juga ke Kejaksaan. Sehingga nantinya si terduga mendapat panggilan oleh dua institusi tersebut,” tandasnya.

Ketika ada laporan lembaga-lembaga ini melakukan verifikasi, apakah sudah ada yang menindaklanjuti atau tidak. Masing-masing lembaga punya kewenangan hukum.

“Kewenangan mereka sangat luas di daerah, Saran saya agar tidak ada kesan seperti itu, pertama koordinasi diperkuat, kemudian ada sistem informasi kasus, bahwa kasus ini sudah dilakukan penyelidikan oleh instansi ini misalnya,” ujar Yudi.

Sementara itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka. Kejari bakal dan terus mengawasi secara tegas praktik korupsi di Majalengka baik perorangan maupun korporasi.

Keseriusan Kejari Majalengka dalam memberantas kasus korupsi terbilang terbukti. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejumlah kasus tindak pidana korupsi atau tipikor diungkap dan diselidiki. Ada tiga perkara yang tengah dan telah ditangani oleh Kejari Majalengka.

Mulai dari kasus korupsi pada 2019-2021, yakni penyalahgunaan dana Anggaran Dana Desa (ADD) dengan kerugian negara Rp 510.306.710.

Korupsi pemberian pinjaman dana nasabah pada Perumda BPR Majalengka cabang Sukahaji dengan kerugian uang negera Rp 3.196.060.400 pada tahun 2018-2019. Dan penyalahgunaan Dana Usaha pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PDSMU) di tahun 2014-2019 dengan kerugian keuangan negara Rp 1.999.578.250.

“Dari tiga perkara ini, satu sudah inkracht, satu sudah pemberkasan oleh tim penyidik sebelum akhirnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (tahap 1) dan tahap pemeriksaan saksi-saksi (penyidikan),” ujar Kepala Kejari Majalengka, Eman Sulaeman didampingi Kasi Intelijen, Elan Jaelani, Senin 29 Agustus 2022.

Selain penindakan, Eman menyampaikan, Kejari Majalengka juga melakukan upaya pencegahan korupsi dengan cara melakukan sosialisasi dan penerangan hukum ke berbagai elemen masyarakat.

Seperti penerangan hukum kepada instansi-instansi pemerintah khususnya kepada instansi yang karena tugas dan kewenangannya rentan terjadi tindak pidana korupsi.

Selain itu, melaksanakan program Jaksa Masuk Desa (JMD) dengan tujuan pencegahan korupsi juga dengan harapan dapat menciptakan harmonisasi dan menekan konflik di desa.

“Salah satu langkah strategis dan efektif dalam terwujudnya revolusi karakter bangsa bidang pendidikan adalah melalui Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum sebagai bagian tugas dan fungsi Kejaksaan dengan terlaksananya Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS),” ucapnya.

Khusus untuk Kejaksaan Negeri Majalengka sendiri, telah melakukan launching program unggulan yaitu “MAPAG DESA”, dengan materi yang diberikan dalam pelayanan Jaksa MAPAG Desa yang merupakan program unggulan Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut dan kami tidak main-main dalam penanganan kasus korupsi.

Eman menambahkan, dalam program tersebut, ada empat poin yang disampaikan langsung kepada masyarakat. Di antaranya, penerangan hukum, pelayanan hukum gratis dan pelayanan tilang serta pengantaran barang bukti gratis.

“Sementara, untuk pengamanan aset negara sendiri, kami telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 909.049.000 yang berasal dari 2 perkara korupsi,” ujar dia.

Pada tahun 2021 juga telah melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik salah satu terpidana korupsi senilai kurang lebih 500 juta yang saat ini sedang dilakukan pelelangan untuk menutupi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terpidana.

“Kemudian untuk tahun 2022, kami telah menyelamatkan keuangan negara sebesar 43 juta yang berasal dari 1 perkara tindak pidana korupsi,” ujar dia. *

Sumber: Rakyat Cirebon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *