SURABAYA, Tugujatim.id – Hadir secara daring dari tahanan, mantan Kepala Desa Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sutikno mendengarkan jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan terhadapnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, pada Selasa, 15 November lalu.

Jaksa Ananta Rizal menyatakan bahwa Kepala Desa Kalipare periode 2019-2024 itu, bersama-sama Kepala Urusan Perencanaan Desa Kalipare, Didik Eko Wahyudi telah merugikan keuangan negara mencapai Rp423,8 juta.

“Sutikno dan Didik secara bersama-sama dalam mengelola keuangan desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan belanja atas beban APBDes yang didukung dan disertai bukti pertanggungjawaban yang sah,” kata Ananta saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa merincikan Dana Desa (DD) Kalipare tahun anggaran 2019 itu juga digunakan secara pribadi oleh Sutikno sebesar Rp170,8 juta dan menguntungkan Didik sejumlah Rp120,5 juta.

Menurut jaksa, perbuatan Sutikno dan Didik melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ajukan Eksepsi

Rampung jaksa membacakan surat dakwaan itu, majelis hakim yang diketuai I Dewa Gede Suardhita dan dua anggotanya yakni Arwana serta Darwin Panjaitan bertanya kepada Sutikno apakah mengerti. “Saudara mengerti? Paham tidak?” tanya Suardhita kepada Sutikno.

Merespons pertanyaan hakim, Sutikno menjawab mengerti. Kuasa hukum Sutikno, Abdul Malik menyampaikan bahwa pihaknya akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa tersebut. “Dakwaan jaksa tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas karena sebetulnya dana itu tidak dipakai Pak Sutikno saja,” ujar Abdul Malik yang tergabung dalam kantor hukum DR Solehoddin SH MH ini.

Perkara ini bermula saat Desa Kalipare menerima DD 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp1,1 miliar. Pemerintah Kabupaten Malang juga mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kalipare pada 2019 senilai Rp547,4 juta.

Berdasarkan Peraturan Desa Kalipare tahun 2018 tentang APBDes 2019, dana tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa Rp590 juta, pelaksanaan pembangunan desa seperti Posyandu, PAUD/TK, pemeliharaan balai desa, dan lain-lain total Rp901 juta. Mereka juga menganggarkan untuk bidang kemasyarakatan desa Rp68 juta dan sisanya untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa, uang tersebut masuk ke rekening Bank Jatim Desa Kalipare secara bertahap sejak April hingga Desember 2019. Sutikno bersama Bendahara Desa Kalipare, Asmari menarik dana itu dari rekening dan menyimpannya di kantor desa. Namun, Sutikno kemudian memerintahkan Didik untuk mengambil uang dari Asmari dan mengelola sendiri dana tersebut tanpa diserahkan ke masing-masing pelaksana kegiatan.

Bukan untuk pendanaan berbagai kegiatan sebagaimana yang telah disusun dalam APBDes, Sutikno justru menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi. Setelah uang dalam penguasaan Didik, Sutikno meminjam DD tersebut secara bertahap sejak Desember 2019 hingga Januari 2020 sejumlah Rp111 juta. “Berdasarkan kuitansi, ada dana DD dan ADD yang digunakan oleh terdakwa,” ujar jaksa.

Total kerugian perkara ini selaras perkiraan penyidik polisi saat awal menangani pada pertengahan 2022. Kepolisian Resort Malang menetapkan Sutikno sebagai tersangka kasus korupsi DD dan menahannya pada Juni lalu.

dana desa tugu jatim
Tahap 2 dari Polres Malang terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan DD/ADD Desa Kalipare. Selanjutnya dilakukan penahanan di LP Kelas 1 Malang. Foto: Instagram @kejarikabupatenmalang

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, Ajun Komisaris Donny Kristian Bara’langi mengatakan bahwa modus korupsi yang dipakai Sutikno hampir sama dengan yang dipakai para kepala desa maupun perangkat desa lainnya. “Mereka mengambil DD/ADD itu untuk kepentingan pribadi atau menyalahgunakan kewenangannya,” ucap Donny, pada Senin, 26 September lalu.

Menurut dia, dana itu seharusnya digunakan untuk pembangunan. Namun, dari total anggaran 100 persen, yang benar-benar digunakan untuk pembangunan hanya 80 persen. “Modusnya rata-rata seperti itu: mark up, kekurangan volume,” ucap Donny. Sementara penggunaan dana desa di Kalipare, kata dia, ada beberapa pembangunan fiktif.

Kebocoran Lain

Sebelum Kepala Desa Kalipare, Polres Malang sempat menangani korupsi DD/ADD pada 2019 dan 2020 dengan total kerugian negara mencapai ratusan juta. Polisi menetapkan Kepala Desa Ngadirejo sebagai tersangka korupsi DD/ADD dengan kerugian negara Rp171 juta pada 2020 lalu.

Setahun sebelumnya, polisi menangani dua kasus korupsi DD/ADD yang menjerat Kepala Desa Balearjo dengan kerugian negara mencapai Rp578 juta dan Kepala Desa Tegalrejo dengan kerugian negara mencapai Rp255 juta.

Menurut Donny, rawannya kebocoran DD/ADD ini perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak terkait. Donny menilai penyebab para kepala desa menilap anggaran lantaran faktor Sumber Daya Manusia (SDM). “Karena belum tentu seorang kades background-nya adalah pemerintahan. Penggunaan anggaran sebegitu banyaknya, sehingga ada keinginan untuk melakukan korupsi,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, kata dia, Polres Malang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, dan Inspektorat Kabupaten Malang telah meneken perjanjian kerja sama sejak 2018. “Intinya adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi, terutama pada DD/ADD,” ujarnya.

Setiap satu bulan sekali, tiga institusi itu gencar bersosialisasi ihwal pencegahan tindak pidana korupsi kepada para kades di Kabupaten Malang. Inspektorat memberikan pemahaman bagaimana membuat laporan pertangungjawaban DD/ADD, sedangkan Polres Malang memberikan pemahaman bagaimana cara agar terhindar dari tindak pidana korupsi. “Kami duduk satu meja,” ujarnya. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan hingga sekarang. “Dulu dilakukan per kawedanan (beberapa kecamatan dijadikan satu). Namun pada 2021-2022, itu dilakukan per kecamatan,” ujarnya.

Kurang Terawasi

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti menjelaskan bahwa maraknya korupsi DD/ADD karena adanya peluang. “Peluang itu penyebabnya ada dua. Satu, karena dananya banyak sekali sehingga gampang dibagi-bagi. Kedua, karena pengawasannya minimal,” ucap Bivitri.

Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini mengatakan bahwa lokasi desa juga menjadi faktor penyebabnya. “Pengawasan DD/ADD bisa dibilang minimal karena dia jauh di pelosok desa. Dan yang kerap disoroti kasus korupsi besar-besar. Jadi akibatnya kurang terawasi,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan (BPK), alokasi DD untuk desa di Kabupaten Malang sebesar Rp379 miliar dan ADD sebesar Rp193 miliar pada tahun anggaran 2020. Sementara pada tahun anggaran 2019, alokasi DD untuk Kabupaten Malang sebesar Rp365 miliar dan ADD sebesar Rp193 miliar.

Sumber: Tugu Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *