Temuan:
Riwayat Pekerjaan Calon :

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura (2010)

Dokumen e-LHKPN Calon di tahun 2010 dan 2017 hingga 2021 dapat ditelusuri dan diunduh di elhkpn.kpk.go.id
Calon pada saat tes Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung pada saat 23 Januari 2021 di Komisi III DPR RI berpendapat terkait hukuman mati bagi kasus koruptor dana bansos secara hukum bisa dilakukan apabila terbukti mengacu pada dakwaan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Tetapi persoalan rasa nurani terhadap hukuman mati, dilihat berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Calon pada saat Wawancara Terbuka Calon Hakim ad hoc Tipikor di MA berpendapat dalam rangka pemberantasan korupsi kita harus membuat putusan yang layak dengan semua hakim menerapkan hal tersebut, maka upaya hukum banding akan  berkurang. Bukan saja penambahan hakim yang diperlukan tetapi juga kualitas hakimnya harus dapat menerapkan hukum yang baik dan berkeadilan, agar dapat menjatuhkan hukum yang layak bagi pelaku.
Bukti Pendukung:
  1. https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#modal-announ
  2. https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#modal-announ
  3. https://20.detik.com/detikflash/20210128-210128069/soal-hukuman-mati-koruptor-bansos-calon-hakim-agung-itu-boleh
  4. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1371/calon-hakim-ad-hoc-tipikor-di-ma-petrus-paulus-maturbongs-tak-hanya-ditambah-kualitas-sdm-hakim-perlu-ditingkatkan

Berikan Masukan