Kamar Pidana
Tempat Lahir Padang
Tanggal Lahir 08/01/1954
Jenis Kelamin 1
Rekam jejak pekerjaan "Eddy adalah hakim karier. Ia mulai menjadi hakim agung setelah dipilih DPR pada 2013 dengan mendapatkan 35 suara anggota Komisi III DPR. Selama 9 tahun menjadi hakim agung, palu Eddy bertalu-talu diketuk di berbagai perkara. Dari kasus narkoba hingga korupsi.
Pelanggaran kode etik Tidak ada indikasi atau melakukan pelanggaran kode etik. tetapi putusannya kerap kali meringankan hukuman terpidana. idak sedikit terpidana yang hukumannya menjadi ringan di tangan hakim agung Eddy Army. Bukan cuma meringankan hukuman, hakim karier itu juga setuju, kalau maling di kasus cessie Bank Bali, dibebaskan. Maling itu adalah Djoko Tjandra, yang telah mengentit Rp546 miliar.
Sanksi yang diterima -
LHKPN Patuh tetapi laporan pada tahun 2015, 2014 tidak dilaporkan
Kekayaan Tidak wajar karena tahun 2017 total harta kekayaanya sebesar Rp.6.501.788.992 lalu naik sangat drastis pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp.12.733.388.992 lalu naik drastis lagi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.19.262.822.793 dan naik cukup drastis pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar Rp.22.625.612.573.
Putusan Kontroversial Putusan No 467 PK/Pid.Sus/2021. Dalam putusan ini Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa Djoko Tjandra. Tetapi Hakim Anggota yaitu Eddy Army memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim lainnya atau terdapat dissenting opinion yang dimana Eddy Army berpendapat bahwa alasan PK terpidana cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Putusan tingkat pertama yang dimaksud yatu putusan PN Jaksel yang melepaskan Djoko Tjandra pada 28 Agustus 2000. Namun suara hakim agung Eddy Army kalah dengan 4 hakim agung lainnya sehingga PK Djoko Tjandra tidak diterima.
Link Media https://news.detik.com/berita/d-5885639/hakim-agung-ini-minta-djoko-tjandra-dilepaskan-di-kasus-korupsi-rp-546-m

Berikan Masukan