Kamar Pidana
Tempat Lahir Sleman
Jenis Kelamin 1
Rekam jejak pekerjaan Hakim- pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim/ketua PT- Pengadilan Tinggi Bandung-2017. Hakim tinggi-Badan pengawas MA-2019.
Pelanggaran kode etik -
Sanksi yang diterima -
LHKPN Patuh. Jupriyadi melaporkan kekayaannya di tahun 2008 dan dari tahun 2015 hingga 2021 kecuali 2016. Di tahun 2008, LHKPN mencatat kekayaan Jupriyadi sebesar Rp.233.500.000. Lalu, di tahun 2015 dan 2017 sebesar Rp.902.872.921. Di tahun 2018 terdapat peningkatan signifikan menjadi Rp.1.972.872.921. Total keyaan pada tahun 2019 adalah Rp.3.094.000.000. Di tahun 2020 Rp.3.458.000.000. Kemudian total kekayaan Jupriyadi di tahun 2021 adalah Rp.4.500.000.000
Kekayaan Dapat dinilai wajar.
Putusan Kontroversial Putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR terkait kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kasus ini meraup banyak perhatian dari masyarakat hingga organisasi internasional. Dalam putusan perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi pidana kepada terdakwa yakni 2 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan ini lebih berat dari apa yang dituntut oleh jaksa. Untuk itu, salah satu organisasi yakni Amnesty Internasional dalam menanggapi kasus ini menyatakan bahwa hal ini sangat disayangkan karena tidak mencerminkan sikap Indonesia yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap situasi yang plural.
Catatan Tambahan Sebagai badan pengawas di MA, Jupriyadi pernah mewakili MA dalam sidang Majelis kehormata Hakim terntang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim PN di Jawa Timur. (Link terlampir)
Link Media https://nasional.kompas.com/read/2021/08/03/19482961/jupriyadi-yang-turut-tangani-perkara-ahok-kini-bersaing-untuk-jadi-hakim https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/253/terbukti-terima-suap-hakim-hgu-diberhentikan-tidak-dengan-hormat

Berikan Masukan