Kamar Pidana
Tempat Lahir Madiun
Tanggal Lahir 26/02/1953
Jenis Kelamin 2
Rekam jejak pekerjaan hakim pertama kali di Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang pada Februari 1984. hakim di PN Serang, PN Probolinggo, PN Sidoarjo, PN Bondowoso, PN Surabaya. Menginjak tahun 2006, hakim tinggi dengan tugas pertama di Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda dan dilanjutkan di PT Surabaya.
Pelanggaran kode etik Ya. "Hakim agung Sri Murwahyuni turut mengadili Peninjauan Kembali (PK) koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan. Sedianya Sri diperiksa Komisi Yudisial (KY) hari ini, namun yang bersangkutan diketahui tidak hadir. ""Hari ini pukul 09.00 WIB jadwal pemeriksaan hakim agung Sri Muryanni sebagai saksi. Tapi sayang dia tidak datang hanya kirim surat dengan alasan dia merasa tidak melanggar kode etik,"" kata komisioner KY bidang rekrutmen hakim Taufiqqurahman Sahuri, melalui pesan singkat yang diterima detikcom, Selasa (24/9/2013). Taufiq mengatakan, pihaknya memang tak pernah menduga jika Hakim Sri telah melakukan pelanggaran kode etik. KY menganggap Hakim Sri salah paham dengan isi surat panggilan. "
Tahun pelanggaran kode etik 2013
Sanksi yang diterima Tidak diberikan sanksi oleh Komisis Yudisial karena bukan merupakan pelanggaran kode etik tetapi hanya kesalahpahaman.
LHKPN Tidak patuh terhadap pelaporan LHKPN. Berdasarkan website e-lhkpn kpk, Sri Murwahyuni hanya melaporkan kekayaannya pada tahun 2018, 2017, 2016, 2011, 2010, 2008, 2002.
Kekayaan Tidak wajar khususnya ditahun 2017 dan 2018 dimana kekayaannya bertambah sebesar 500 juta lebih
Putusan Kontroversial Putuan No 574 K/Pid.Sus/2018. Dimana Sri Murwahyuni sebagai Hakim ketua pada tingkat kasasi. Putusan ini dianggap kontroversi untuk sebagian masyarakat karena putusan ini membatalkan putusan bebas pada pengadilan negeri mataram. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Nuril terbukti memberikan rekaman itu kepada Imam Mudawin secara sadar. Menurut hakim, Nuril menyadari bahwa Imam Mudawin bisa saja menyebarkan lebih lanjut rekaman itu. Pertimbangan tersebut berbanding terbalik dengan putusan pada Pengadilan Negeri Mataram. Putusan itu dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Sri Murwahyuni sebagai Ketua Majelis dan Maruap Dohmatiga Pasaribu Eddy Army selaku hakim anggota majelis. Putusan kasasi itu sempat membuat polemik di masyarakat. Sebab dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana mestinya. Salah satu alasanya karena Baiq Nuril dianggap sebagai korban pelecehan seksual oleh Muslim, yang kala itu menjabat Kepala Sekolah SMA 7 Mataram, akan tetapi dijerat dengan pidana.
Catatan Tambahan -
Link Media https://kumparan.com/kumparannews/kilas-hukum-2018-baiq-nuril-dan-kontroversi-vonis-ma-1546252726406584533

Berikan Masukan