Kamar Pidana
Tempat Lahir Madiun
Jenis Kelamin 1
Rekam jejak pekerjaan CPNS Calon Hakim- Pengadilan Negeri (PN) Madiun-1985. Hakim -Pengadilan Negeri Kota Baru (Kalimantan Selatan)-1987. hakim-Pengadilan Negeri Tarakan (Kalimantan Timur)-1991. Hakim-PN Balikpapan-1997. Hakim-PN Jakarta Selatan-2007. Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN)- PN Samarinda-2009. Wakil Ketua- Pengadilan Negeri Jakarta Utara-2010. Ketua PN-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-2011. Hakim Tinggi- PT Makassar-2013. Hakim Tipikor-PT Makassar-2015. Panitera Muda pidana khusus- Mahkamah Agung-2016.
Pelanggaran kode etik -
Sanksi yang diterima -
LHKPN Patuh, Suharto melaporkan kekayaannya secara rutin sejak tahun 2016 hingga 2021. Setiap tahunnya pula kekayaan Suharto meningkat. Pada tahun 2016 kekayaannya berjumlah Rp.1.957.214.793. Selanjutnya di tahun 2017 jumlah kekayaan Suharto meningkat signifikan menjadi Rp.3.156.670.556. Di tahun 2018 tercatat sebesar Rp.3.430.506.537. Kemudian di tahun 2019 sebanyak Rp.3.957.285.739. Pada 2020 sebanyak Rp.4.274.190.218. dan serta di tahun 2021 kekayaan Suharto tercatat sebesar Rp.4.787.939.039
Kekayaan Dapat dinilai wajar.
Putusan Kontroversial -
Catatan Tambahan Suharto memperoleh sertifikasi hakim Tipikor tingkat Banding pada bulan Juli 2015.
Link Media https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/profil-kepaniteraan/profile-sdm/kepaniteraan-ma/panitera-mahkamah-agung/325-pejabat-kepaniteraan/1767-profil-panmud-pidsus-suharto https://www.cnbcindonesia.com/news/20221024132727-4-382073/jokowi-rilis-besaran-terbaru-tunjangan-pegawai-ma-ini-dia

Berikan Masukan