Kamar Perdata
Tempat Lahir Semarang
Tanggal Lahir 05/06/1954
Jenis Kelamin 1
Rekam jejak pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar (07 Mei 2021) - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon (19 Juli 2017) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Utara (21 April 2014) - Ketua Pengadilan Negeri Bangko (14 Januari 2013) - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar (15 Oktober 2010) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palembang (13 November 2006) - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fak-Fak (08 Juli 2003) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga (24 September 1997) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Meulaboh (02 Juli 1991) - Staf Pengadilan Negeri Tangerang (01 Mei 1988) - Staf Pengadilan Negeri Tangerang (01 Desember 1986)
Pelanggaran kode etik Ya. Sebanyak enam orang hakim agung dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dengan tuduhan melanggar kode etik. Pasalnya, mereka menjadi majelis hakim yang mengadili kembali perkara sengketa lahan yang telah berkekuatan hukum tetap (nebis in idem). Mereka yang dilaporkan adalah Zahrul Rabain, Ibrahum dan Yakub Ginting selaku majelis yang menangani perkara perdata No :‎ 236 PK/PDT/2017. Kemudian IS Sudaryono, HM Hary Djatmiko dan Supandi selaku majelis yang menangani perkara tata usaha negara (TUN) No : 82PK/TUN/2017. Perkara yang dimaksud adalah sengketa lahan seluas 2.138 meter persegi milik alm Budi Purnama dengan ahli waris Jubaedah, Budi Haryanto, Nogo Boedi Soegiarto, Febriyana Purnama dan Aedento Budo Kusumo yang berlokasi di ‎Jl Mayjen DI Panjaitan RT 012 /006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Tahun pelanggaran kode etik 2017
Sanksi yang diterima Tidak disebutkan sanksi yang diterima
LHKPN Patuh selama 4 tahun belakangan ini.
Kekayaan kenaikan harta kekayaan bisa dikatakan tergolong wajar.
Putusan Kontroversial tidak ditemukan putusan kontroversi yang dilakukan hakim agung ini.
Catatan Tambahan -
Link Media -

Berikan Masukan